Industri Pulp dan Kertas; Problematika Hutan Tanaman Industri [Menyelesaikan masalah dengan membuat masalah]

Oleh : Deddy Ratih[1]

Industri Berbasis Kayu

Trend pembangunan hutan melalui Hutan Tanaman Industri bukan hal baru disektor industry kehutanan, model penguasaan hutan ini sudah sejak awal tahun 1980an didorong menjadi solusi penyokong industry kehutanan yang saat itu mulai kolaps.  Dua raksasa industry pulp dan kertas Raja Garuda Mas (RGM) dengan kelompok APRIL nya dan Sinar Mas Grup (SMG) dengan APP mulai menguasai sektor industry kehutanan dan kawasan hutan produksi untuk kemudian dirubah menjadi "kebun-kebun kayu".

SMG berkibar lewat PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang berlokasi di Riau dan Jawa Barat, Banten dan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPPP) di Jambi. Sementara RGM punya PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau serta beberapa mills di Jawa Barat.

Dari sekitar 6,5 juta ton produksi pulp Indonesia dengan kebutuhan bahan baku kayu mencapai lebih dari 30 juta meter kubik per tahunnya, kedua industry ini menyumbangkan 4,7 juta ton produksi pulp per tahun, yang artinya ¾ produksi pulp dan kertas di Indonesia di pegang oleh kedua grup usaha tersebut.  Ini tentu saja berkorelasi terhadap kebun-kebun kayu yang menyuplai kebutuhan industry mereka.  Dengan asumsi setiap ton pulp butuh 4,6 m3 kayu, maka SMG dan RGM butuh bahan baku kayu minimal 21,62 juta m3. Jumlah ini sangat luar biasa! Pasalnya, konsumsi kayu seluruh industri berbasis kayu secara nasional pada tahun 2008 saja hanya 31,5 juta m3. Berarti, separuh lebih atau 68% pasok kayu nasional ditelan dua industri pulp dan kertas itu saja, atau apabila merujuk pada data Kementerian Kehutanan di tahun 2011 konsumsi kayu seluruh industry kayu nasional mencapai 43 juta meter kubik pertahun atau setara dengan 50,27% pasokan kayu nasional dikonsumsi oleh kedua kelompok industry tersebut[2].

Kebutuhan Industri pulp-paper dan Ekspansi Hutan Tanaman Industri

Untuk pemenuhan kebutuhan Industri pulp dan kertas yang begitu besar, tentu keduanya harus di supply oleh hutan tanaman industry yang luas.  Sebagai gambaran, untuk kapasitas pabrik terpasang sebesar 1,5 juta ton, luas areal bersih yang diperlukan cukup 420.000 hektare (ha). Luasan tersebut diperoleh dengan asumsi tiap hektare akan menghasilkan produksi kayu 150 m3 dan pertumbuhan tiap hektarenya 25m3/tahun dengan rotasi 7 tahun dan untuk setiap ton pulp butuh bahan baku kayu 4,6 m3.

Dari berbagai data Sustainable report RAPP, total luas konsesi PT RAPP (RGM) adalah seluas 350.165 ha.  Selain konsesi milik sendiri, RAPP juga memiliki kerjasama dengan pihak lain melalui joint venture dan joint operation (kurang lebih 62 perusahaan) serta Hutan Tanaman Rakyat.  Dari kerjasam-kerjasama ini RAPP mendapat tambahan areal seluas 328.392 ha (JV/JO) dan 51.695 dari HTR.  Sementara pengolahan dari berbagai sumber data hanya di propinsi Riau saja, konsesi HTI PT RAPP baik milik sendiri maupun kerjasama mencapai 1.159.047 ha.

PT IKPP merupakan subsidiary dari Asia Pulp and Paper Co Ltd (APP) yang tergabung dalam Sinar Mas Grup.  Pada masa awal industry ini memproduksi 105.000 ton pulp pertahun, dimana perkembangannya sekarang IKPP menghasilkan 2 juta ton pulp per tahun.  Supply bahan baku APP terutama berasal dari HTI PT Arara Abadi yang juga merupakan anak perusahaan Sinar Mas Grup.  Berdasarkan data dari berbagai sumber terdapat 46 perusahaan yang bermitra dengan IKPP.  Total perijinan konsesi HTI mitra IKPP dan PT Arara Abadi di propinsi Riau saja mencapai 953.139 ha.  Artinya IKPP membeli bahan baku industrinya diatas lahan hutan seluas hamper satu juta hektar[3].

Industri Pulp dan Kertas

Dari sekitar 14 Industri pulp dan 79 industri kertas di Indonesia, 77% produksi pulp dan kertas Indonesia di hasilkan oleh dua grup besar RGM dengan 35% dan SGM 42%  APP (SMG), saat ini rata-rata kapasitas pabrik sekitar 7,9 juta ton per tahun dan rata-rata produksi pulp dan kertas nasional sebanyak 12,99 juta ton per tahun. Tahun 2011, realisasi produksi pulp mencapai 7,3 juta ton per tahun dan kertas 10,7 juta ton per tahun (berdasarkan data Kementerian Perindustrian).

Group Sinar Mas melalup Asia Pulp and Paper (APP) menguasai pangsa pasar terbesar.  APP menghimpun 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Pindo Deli Pulp and Papers Mills, PT Lontar Payrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT Ekamas Fortuna dan PT Purinusa Ekapersada.  Total kapasitas produksi Asia Pulp and Paper mencapai 9,2 juta ton per tahun, mencakup kapasitas produksi kertas mencapai 5,9 juta ton dan pulp sebesar 3,3 juta ton per tahun atau 42% dari kapasitas produksi Nasional.  Berada pada peringkat kedua RAPP - APRIL milik Grup Raja Garuda Mas dengan perusahaan; PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Toba Pulp Lestari.  RAPP sendiri memiliki kapasitas Produksi 2,21 juta ton per tahun atau 35% dari kapasitas produksi Nasional.

Secara global, RAPP – APRIL tercatat sebagai produsen kedua terbesar di dunia untuk produk bleached hardwood kraft pulp (BKHP), dengan kapasitas produksi 2,2 juta ton setahun dengan pasar produksi di Asia Pasifik (92%) dan Eropa (8%).  Group perusahaan ini juga tercatat sebagai produsen terbesar keempat utuk kertas uncoated wood free (UWF) dengan pasar Asia Pasifik sekitar 68% dan Uni Eropa sekitar 32%[4].

Besarnya kapasitas produksi RAPP dan IKPP membuat pemenuhan akan bahan baku berpotensi untuk dipasok melalui praktek-praktek ilegal dengan mengeksploitasi hutan alam. Diperkirakan 70 persen kebutuhan bahan baku keduanya berasal dari hutan alam. Sebab hutan tanaman industri yang mereka usahakan masih tak mencukupi. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), tujuh industri pulp nasional setiap tahun membutuhkan kayu hingga 27,71 juta meter kubik. RAPP saja setiap tahun membutuhkan bahan baku 9,468 juta meter kubik, yang bisa dipasok sendiri baru sebatas 5,465 juta meter kubik. Sedangkan IKPP membutuhkan bahan baku 8,623 juta meter kubik pertahun, mengalami kekurangan pasokan 3,242 juta meter kubik

Indonesia sendiri memasok 2,5 persen dari kebutuhan kertas dunia yang mencapai 350 juta ton, dan pulp yang 200 juta ton per tahun. Indonesia adalah pemasok kertas terbesar ke-12 di dunia, atau terbesar keempat di Asia setelah China, Jepang, dan Korea Selatan. Kendati padat modal, dibutuhkan 1 miliar dollar AS untuk membangun industri berkapasitas 1 juta ton per tahun, dan berjangka waktu antara 7-8 tahun sejak penyiapan tanaman hingga panen, bisnis pulp dan kertas tetap menarik. Harga pasaran dunia saat ini untuk pulp 600 dollar AS per ton (sebelumnya 300 dollar AS per ton), dan harga kertas 800 dollar AS per ton. Pada 2020, diperkirakan kebutuhan kertas dunia akan meningkat menjadi 490 juta ton. 

ASOSIASI Pulp dan Kertas (APKI) menargetkan ekspor komoditas pulp (bubur kertas) dan kertas nasional hingga akhir tahun ini mencapai US$8,64 miliar atau tunibuh 4,4 persen (US$2,64 miliar) dari, realisasi ekspor 2011 senilai US$6 miliar.  Ketua Umum APKI Misbahul Huda mengemukakan target kenaikan relatif kecil dipengaruhi faktor kebutuhan kertas yang tidak banyak. 

Pertumbuhan rata-rata kertas dunia sebesar 2,1 persen per tahun. Pada negara maju pertumbuhan rata-rata hanya di kisaran 0,5 persen, sedangkan negara berkembang tumbuh 4,1 persen per tahun.[5]

Kementerian Perindustrian mencatat saat ini terdapat 14 industri pulp dengan kapasitas produksi 7,9 juta ton per tahun dan 79 industri kertas dengan kapasitas produksi 12,99 juta ton per tahun. Realisasi produksi pada 2011 masing-masing adalah 7,3 juta ton pulp dan 10,7 juta ton kertas.

Kontribusi produksi pulp dan kertas terbesar di dalam negeri berasal dari Asia Pulp & Paper Co, Ltd, perusahaan di bawah Grup Sinar Mas.

Pada Tahun 2012, Kementerian Perindustrian menargetkan produksi pulp Nasional  sekitar 8 juta ton, naik 5,26% dari tahun 2011.  Menurut Ketua Umum APKI Misbahul Huda, industri kertas Indonesia saat ini harus bersaing dengan China dan India.  Produksi kertas di China naik 30% per tahun. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya, produsen kertas China mengekspor produknya ke Indonesia. Selain produk asal China, pasar kertas nasional juga dipasok produk impor asal Filipina dan Malaysia.

Saat ini pasar kertas dunia mulai bergeser dari Eropa dan Amerika ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Akibatnya, produsen kertas pun mengalihkan ekspor dari Eropa dan Amerika ke Asia.  Industri kertas nasional yang 50% produknya juga diorientasikan untuk pasar ekspor akan berhadapan langsung dengan produk China.

Realisasi penjualan Asia Pulp and Paper hingga kuartal III 2012 diproyeksi sudah mencapai 80% atau US 5,6 miliar dari target penjualan US$ 7 miliar, sebesar 60% berasal dari ekspor dan 40% domestik.  Pasar Asia seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Thailand, Myanmar dan Kamboja merupakan kontributor terbesar penjualan ekspor APP. Kontribusi penjualan ekspor lainnya berasal dari pasar Amerika dan Eropa masing-masing sebesar 4%-5%.[6]

Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Ekspansi vs Efisiensi

Merujuk pada perkembangan industry pulp dan kertas dunia saat ini ditenggarai kedua kelompok usaha tersebut akan menaikan kapasitas terpasang industrinyanya dengan tambahan mills dibeberapa daerah (APP membangun pabrik baru di Sumatera Selatan), maka bisa dipastikan terjadi perluasan ekspansi hutan tanaman industry dengan alasan mensupply kebutuhan industry mereka.

Mengacu pada kebutuhan industri dan permintaan pasar yang cenderung meningkat, maka perluasan (ekspansi) hutan tanaman industri menjadi suatu “keharusan” berkaca pada pengalaman dan fakta selama hampir 35 tahun terakhir ini.  Dengan luasan HTI berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan ditahun 2013 saja, tercatat HTI seluas 10,1 juta Ha yang dikuasasi oleh sekitar 262 perusahaan meliputi pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.[7]  Maka penambahan luasan hutan tanaman industri seharusnya bukan merupakan isu utama, tetapi harusnya saat ini berbicara tentang efesiensi dan perbaikan tatakelola hutan tanaman industri tersebut, namun sebagaimana kita ketahui target perluasan hutan tanaman industri menjadi 16 juta hektar di tahun 2025 sebagaimana RPJM menjadikan industri tersebut cenderung memilih perluasan (ekspansi) ketimbang efisiensi.

Problem utama dari perluasan pengembangan hutan tanaman industri dari masa ke masa hampir tidak berubah bahkan terjadi “perluasan” problem yaitu problem lingkungan hidup, degradasi kawasan gambut dan kerusakan ekosistem pulau kecil.  Hal ini mengacu pada perluasan investasi hutan tanaman industri dibeberapa pulau seperti Pulau Padang (konsesi HTI PT RAPP seluas 40.000 hektar, klaim RAPP hanya 20.000 ha yang ditanami sedangkan sisanya dikonservasi) dan Pulau Rangsang, Propinsi Riau.  Problem ikutan yang “menghantui” masyarakat dibeberapa wilayah di Indonesia adalah “Kabut Asap” yang hadir selama kurun waktu 15 tahun terakhir ini.  Tercatat kurang lebih lebih 100 ribu masyarakat di tiga propinsi di Indonesia menderita ISPA saat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2014.

Provinsi	Penyakit karena asap
Kalimantan Tengah	31.374 ISPA dan diare (hingga Oktober 2014)
Riau	61.000 ISPA (Maret 2014)
Sumatera Selatan	3.000  (September-Oktober 2014)

   Sumber : WALHI 2014, diolah dari berbagai sumber

Ditahun 2013 kapasitas terpasang pabrik pulp RAPP mencapai 2,7 – 2,8 juta ton per tahun, sementara kapasitas terpakai untuk industri kertasnya mencapai 850.000 tan per tahun. 

Mengutif data Kementerian Perindustrian yang diriis awal tahun 2014 yang lalu, kapasitas terpasang pabrik pulp di Indonesia mencapai 7,9 juta ton.  Diprediksikan pada tahun 2017 nanti, kapasitas terpasang pabrik pulp di Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 10 juta ton (naik 26,5%).  Peningkatan ini tentu akan berdampak terhadap kebutuhan bahan baku kayu. Ditahun 2017 nanti diperkirakan kebutuhan bahan baku mencapai 45 juta meter kubik (m³) atau naik sekitar 27,5% dibanding tahun 2013 (35,3 juta m³).

Begitu juga hal-nya dengan produksi kertas, ditahun 2017 nanti diproyeksikan akan meningkat menjadi 17 juta ton atau naik 22,3% dibanding tahun 2013 (13,9 juta ton).  Pada tahun 2013 volume ekspor pulp mencapai 3,1 juta ton dan volume ekspor kertas sekitar 4,2 juta ton.  [untuk tahun 2014 yang lalu Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) memperkirakan utilisasi industri pulp dan kertas meningkat sekitar 1% - 2% dibanding tahun 2013 yang mencapai sekitar 90%).

Peningkatan kapasitas terpasang industri pulp dan kertas dalam negeri tersebut disebabkan karena kebutuhan kertas dunia yag meningkat rata-rata 2,1% per tahun.  Perinciannya, di negara berkembang kenaikan pertumbuhan kebutuhan kertas rata-rata mencapai 4,1%, sementara pertumbuhan kebutuhan kertas di negara maju menjadi sebesar 0,5% per tahun.

Catatan saja, pada 2020 kebutuhan kertas dunia diperkirakan mencapai 490 juta ton, atau naik 24,3% dibandingkan kebutuhan tahun lalu sebanyak 394 juta ton[8]

. . . . .bersambung

---

[1] Deddy Ratih, Anggota Individu WALHI.  Opini pribadi dan dipublikasikan melalui blog pribadi  (http://dera-bakesah.blogspot.com)

[2] WALHI, kompilasi dari berbagai sumber 2013

[3] WALHI, kompilasi dari berbagai sumber, 2013

[4] Sumber : Berita Satu, http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/pasar-bergeser-industri-kertas-terus-tumbuh/49818

[5] Tribunnews.com, Mei 2012

[6] Ekarina, indonesiafinancetoday.com, 16 Nopember 2012

[7] Environmental Outlook WALHI 2015

[8] Sumber : Web site Kemenperin http://agro.kemenperin.go.id/1949-Kapasitas-Produksi-Kertas-dan-Pulp-Naik-di-2017

Memahami Anarkisme*

Oleh : dEr@

“Di dalam sejarah perkembangannya, manusia hanya menjadi alat bagi kelas yang dominan. Pada masa perbudakan, negara mengabdi pada tuan-tuan pemilik budak; Pada masa feodal, negara mengabdi pada tuan-tuan tanah; pada masa kapitalis, negara mengabdi untuk kepentingan para kapitalis. Dan pada masa kediktatoran proletariat, negara dijadikan alat untuk kepentingan sekelompok revolusioner progressif yang memenangkan revolusi sebagai alat penindasan baru. Negara hanya mengabdi pada kepentingan kaum minoritas dan bukan mayoritas.”

Sudah merupakan sifat yang alami mungkin ya…yang namanya pemerintah(an) (serta hirarki secara keseluruhan) meliputi penindasan dan eksploitasi bagi orang-orang didalam wilayah kekuasaannya (atau paling tidak terkena efeknya). Tidak seperti kontra kultur borjuis lainnya Anarkis menolak Komunisme beserta semua tradisi sayap kiri - pemerintah - demokrasi terlebih lagi kapitalisme. Reformasi yang dilakukan partai besar dianggap kaum Anarki tidaklah cukup karena amat sangat bersifat statis (misalnya dengan tetap mempertahankan perlunya pemerintahan formal). Reformasi hanya MENYENANGKAN bukan MEMBEBASKAN orang-orang yang telibat didalamnya. Meskipun demikian seperti halnya Komunisme, Anarkis terlibat dalam berbagai gerakan-gerakan yang mendukung hak perempuan, kelas pekerja serta sama-sama membenci masyarakat kapitalis. Banyak Anarkis terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi yang diorganisasi oleh Liga Spartakis atau grup-grup Marxis, Leninis, Trotskys lainnya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki goal-goal yang mirip dalam beberapa isu yang spesifik.

Namun, Anarkisme dan siapa saja yang membaca sejarah sadar akan realitas Komunisme yang telah melenceng jauh dari goal “ideal” akan sebuah “negara”, apalagi bila dilihat dari kaca mata Anarkis yang menolak negara. “Grup-grup komunis yang telah kehilangan kekuatan membicarakan tentang kebersamaan dalam satu garis dan menampilkan Komunisme sebagai kekuatan mulia, berperang demi persamaan dan keadilan menghadapi dominasi Kapitalis. Tetapi faktanya para partai-partai sayap kiri secara alamiah bersifat autoritarian.” Setiap sistem yang didalamnya memiliki bagian dari filosofi dominasi satu manusia oleh manusia lainnya memiliki kemungkinan untuk menindas. “Kelompok-kelompok komunis tidak akan pernah memperjuangkan pembebasan massa karena hal tersebut hanya akan membuat mereka terhambat dalam upaya untuk memegang kekuasaan. Ketika mereka memperoleh jalan kearah kekuasaan maka mereka akan mengadopsi sifat menindas seperti halnya penguasa-penguasa negara sebelum mereka” (PE #2 Februari 1990 Hal 22, Felix dan Rat, Revolt Against communism). Bukti- bukti akan sifat menindas komunisme tidak hanya mengacu pada keadaan rezim-rezim penindas komunis yang ada saat ini, karena hal tersebut sebenarnya telah terjadi sejak pemberotakan Krondstat tahun 1921, gerakan Anarkis Ukrania tahun 1918 - 21 dan Perang Sipil Spanyol tahun 1936 - 1939 ketika para Anarkis dihianati dan dihancurkan oleh kekuatan totalitarian Komunis.

Rezim-rezim Komunis secara substansial tidak berbeda dengan rezim-rezim yang mereka tumbangkan, paling tidak dalam satu subjek MENJADI PENGATUR/PENGUASA sedangkan Anarkis percaya revolusi bukanlah suatu pergantian yang sederhana (meskipun mungkin sangat amat berdarah) dari satu pengatur ke pengatur lainnya_karena Anarkis berarti tanpa pengatur/penguasa. “kita hidup dizaman dimana revolusi hanyalah berarti hasil rekayasa kelas profesional satu organisasi komunis yang merencanakan untuk menggulingkan sistem kapitalis dan mencoba menggantinya dengan sistem yang sama busuknya jika tidak lebih menindas dari yang ada sekarang” (PE #1 hal 29 ,Band Minnessota Destroy) Dalam pengertian ini revolusi hanya menjadi lingkaran setan : satu pemberontakan tanpa orientasi yang hanya akan menguatkan posisi kelas penguasa baru yang akan menggantikan posisi penguasa lama. Komunisme tidak memiliki ketertarikan akan pembebasan diri dari mental penguasaan yang tidak bisa lepas dalam segala segi kehidupan kita saat ini : untuk menghapus kekuatan itu sendiri, hal yang merupakan ideal para Anarkis dan karena hal ini pula maka Komunisme sama tidak di inginkan oleh para Anarkis sebagaimana Kapitalisme.

Pertentangan konsepsi tentang negara sosialis sudah terjadi jauh sebelumnya, ketika Bakunin memimpin kelompok anarkisme dalam pertemuan Asosiasi Buruh Internasional (Internasionale I) di London pada tahun 1864. Kelompok ini sangat berseberangan dengan Marx, khususnya tentang konsep negara sosialis. Bakunin sangat menentang konsep negara sosialis seperti yang dicetuskan Marx. Kaum Marxist berpendapat bahwa negara masih diperlukan selama revolusi proletar, yang menjadi cita-cita kaum buruh, belum terjadi. Negara masih diperlukan sebagai sarana untuk membentuk komunitas komunis dibawah kediktatoran kaum buruh. Menurut Bakunin, negara tidak diperlukan lagi, karena kekuasaan negara melanggar hak-hak asasi individu yang bebas. Negara harus digantikan oleh komunitas-komunitas yang bebas dan mandiri secara ekonomi.

Kelompok ini kemudian dikeluarkan dari Internasionale I pada tahun 1872 saat Kongres Hague. Kelompok anarkis pimpinan Bakunin kemudian mengadakan Kongres sendiri di St. Imier dan menghasilkan program-program revolusioner kelompok anarkis. Meskipun Bakunin sangat menghormati Marx, dan menganggap Marx sebagai salah satu gurunya, banyak konsep-konsep Marx yang sangat ditentangnya. Bakunin tidak menyetujui konsep Marx tentang "sosialisme otoriter" dan "kediktatoran kaum proletar". Bakunin menyamakan konsep itu dengan kediktatoran Rusia dibawah pemerintahan Tsar Nicholas I. “If you took the most ardent revolutionary, vested him in absolute power, within a year he would be worse than the Czar himself.”

Dalam perkembangannya Anarkisme sendiri kemudian muncul dengan Varian-varian yang beragam, Varian-varian atau penggolongan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan, sikap politik, latar belakang, maupun taktik serta penerapan ideologi anarkisme itu sendiri oleh para anarkis.

Beberapa varian dari Anarkisme itu antara lain :

1. Anarko-Komunisme

2. Anarko-Sindikalisme

3. Anarka-Feminisme

4. Anarkisme individualisme

5. Anarkis Platformis

6. Infoanarkisme

7. Anarki pasca-kiri

8. Anarkisme Hijau

9. Anarko-primitifisme

Prinsip dasar

Kelompok anarkisme-komunis menekankan pada egalitarianisme (persamaan), penghapusan hirarki sosial (social hierarchy), penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Negara dan hak milik pribadi adalah hal-hal yang tidak seharusnya eksis dalam anarkisme-komunis. Setiap orang dan kelompok berhak dan bebas untuk berkontribusi pada produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan pilihannya sendiri.

Salah satu hal yang membedakan antara anarkisme-kolektif dengan anarkisme-komunis adalah pandangan mengenai gaji dan upah pekerja. Anarkisme-komunis berpendapat bahwa tidak ada satu carapun yang dapat mengukur kontribusi seseorang terhadap proses produksi dan ekonomi karena kesejahteraan adalah hasil dari produksi bersama. Sistem ekonomi yang berdasarkan gaji/upah pekerja dan hak milik adalah bentuk penyiksaan negara dan aparaturnya dengan tujuan untuk mempertahankan hak milik pribadi dan juga ketidakseimbangan hubungan ekonomi diantara para pelaku produksi. Selain itu, anarkisme-komunis menolak sistem gaji/upah pekerja dengan dasar filosofi bahwa pada hakikatnya manusia itu "malas" dan "egois". Anarkisme-komunis juga mendukung komunisme (dalam sistem pemikiran Marxisme) dengan penekanan pada penjaminan kebebasan dan juga kesejahteraan bagi setiap orang, dan tidak mendukung komunisme dalam hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Hal inilah yang membuat anarkisme-komunis sering disamakan dengan filsafat egalitarian.

Secara khusus, memang seharusnya tak ada–isme anarko-primitivisme ataupun anarko-primitivis. Individu-individu yang diasosiasikan dengan arus ini tidak pernah berharap untuk dikotakkan dalam batas-batas sebuah ideologi, melainkan memilih menjadi individu-individu bebas dalam komuniti bebas yang berjalan dalam harmoni satu sama lain termasuk juga dengan biosfer sehingga akan menolak untuk dibatasi dengan sekedar terminologi ‘anarko-primitivis’ atau label-label ideologis lainnya. Sehingga, definisi terbaik untuk anarko-primitivisme adalah sebuah label yang tepat yang digunakan untuk mengkarakteristikkan individu-individu yang beragam dalam kesamaan sebuah proyek: penghapusan seluruh relasi kekuasaan—seperti struktur kontrol, paksaan, dominasi dan eksploitasi—demi membangun sebuah bentuk komunitas yang telah membuang seluruh struktur relasi tersebut.

Bagi para anarko-primitivis, peradaban adalah sebuah konteks pelipatgandaan relasi kekuasaan. Beberapa relasi kekuasaan yang paling mendasar memang terdapat juga di tengah masyarakat primitif—dan atas alasan ini jugalah mengapa anarko-primitivis tidak berupaya untuk mereplika atau kembali pada bentuk masyarakat tersebut—tetapi dalam peradabanlah berbagai relasi kekuasaan menjadi sangat berkembang dan begitu meresap dalam seluruh aspek praktis kehidupan manusia dan dalam relasi antara manusia dengan biosfernya. Peradaban—sering disebut juga sebagai mega-mesin atau Leviathan—menjadi sebuah mesin raksasa yang meraih momentumnya sendiri dan semakin berada di luar kontrol mereka yang menciptakannya. Digerakkan melalui rutinitas kehidupan harian yang didefinisikan dan dimanajemeni melalui internalisasi ketertundukan, manusia menjadi budak bagi mesin ini, sistem yang menopang peradaban itu sendiri. Hanya penolakan terhadap sistem yang telah menyebar luas, menentang berbagai bentuk kontrol, pemberontakan melawan kekuasaan itu sendirilah, yang dapat menghancurkan peradaban serta menghadirkan sebuah alternatif radikal.

Berbagai ideologi seperti Marxisme, anarkisme klasik dan feminisme menentang beberapa aspek tertentu dari peradaban tetapi hanya anarko-primitivisme yang menentang peradaban itu sendiri, konteks yang mana di dalamnya seluruh bentuk perjuangan ideologis tersebut terengkuh di dalamnya. Anarko-primitifisme melibatkan elemen-elemen dari berbagai arus oposisi—kesadaran ekologi, anti-otoritarianisme anarkis, kritik dari feminis, ide-ide Situationist International, teori-teori kerja, kritik teknologi—tetapi melangkah melampaui bentuk oposisi tunggal terhadap kekuasaan, dengan menolak seluruh bentuk struktur relasi kekuasaan.

Beberapa arus yang secara karakteristik berdekatan dengan anarko-primitivisme: Futurist, Dada, Surrealisme, Situationist International, CrimethInc. (ex-)Worker Collective, Fifth Estate, Unabomber, AJODA, Green Anarchy, serta anarkisme-anarkisme insureksioner.

Anarko-Sindikalis memandang serikat buruh berpotensi sebagai kekuatan revolusioner untuk perubahan sosial, mengganti sistem Kapitalisme dan negara dengan sebuah masyarakat baru yang dikelola secara demokratis oleh kaum pekerja. Anarko-Sindikalis berupaya menghapuskan sistem kerja-upah dan negara atau kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, yang menurut mereka menuntun pada pembagian kelas. Anarko-Sindikalis merupakan aliran gerakan anarkis yang populer dan aktif hingga hari ini. Gerakan Anarko-Sindikalis memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip dasar Anarko-Sindikalis:

1. Solidaritas kaum pekerja

2. Aksi langsung

3. Swa-kelola kaum pekerja

Meski memiliki banyak Varian, garis merah anarkisme konsisten dan prinsip terfundamentalnya transparan. Maka ia mudah ditelusuri, sebab hakikat anarki itu cuma menyangkut empat garis merah berikut :

1. Anarki adalah perindu kebebasan martabat individu. Ia menolak segala bentuk penindasan. Jika penindas itu kebetulan pemerintah, ia memilih masyarakat tanpa pemerintah. Jadi, anarki sejatinya bumi utopis yang dihuni individu-individu yang ogah memiliki pemerintahan dan menikmati kebebasan mutlak.

2. Konsekuensi butir pertama adalah, anarki lalu antihirarki. Sebab hirarki selalu berupa struktur organisasi dengan otoritas yang mendasari cara penguasaan yang menindas. Bukannya hirarki yang jadi target perlawanan, melainkan penindasan yang menjadi karakter dalam otoritas hirarki tersebut.

3. Anarkisme adalah paham hidup yang mencita-citakan sebuah kaum tanpa hirarki secara sospolekbud yang bisa hidup berdampingan secara damai dengan semua kaum lain dalam suatu sistem sosial. Ia memberi nilai tambah, sebab memaksimalkan kebebasan individual dan kesetaraan antar individu berdasarkan kerjasama sukarela antarindividu atau grup dalam masyarakat.

4. Tiga butir di atas adalah konsekuensi logis mereaksi fakta sejarah yang telah membuktikan, kemerdekaan tanpa persamaan cuma berarti kemerdekaan para penguasa, dan persamaan tanpa kemerdekaan cuma berarti perbudakan.

Anarko dan sistem politik borjuasi
Dalam memandang dominasi sistem politik borjuasi saat ini, kaum Anarkis berprinsip untuk melawannya dengan berbagai cara yang memungkinkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Sangat berbeda dengan berbagai gerakkan yang dijalankan oleh mereka yang mengaku sebagai “orang-orang kiri” yang memiliki kecenderungan untuk “berdamai” dengan sistem politik demokrasi borjuasi. Dekadensi pemikiran dan ketidak sabaran dalam mengorganisir massa serta berjuang untuk kepentingan massa, ini yang kerap kali terjadi kalangan kiri. Sebab sebagaimana di sebutkan di atas, memperjuangkan kepentingan massa akan di anggap sebagai penghambat bagi jalan menuju kekuasaan. Karena tentunya memperjuangkan kepentingan massa akan lebih banyak berkutat pada problem subyektif massa itu ketimbang merentas jalan menuju kekuasaan.

Karakterisasi dan kegagalan dari resistensi sayap kiri memiliki kecenderungan yang sama dengan sayap kanan dimana ditolak oleh para anarkis karena selalu menggunakan teknik dominasi_dimana pemimpinnya memberikan perintah pada para pengikutnya yang dengan membabi buta mengikuti perintah-perintah tersebut. “Para formal kiri mendominasi dengan satu isu tunggal seakan-akan meniti karir profesional mengusahakan perubahan melalui jalur birokrasi serta mencari status-status dalam perjuangan, semua ini seakan ingin menunjukkan kalau mereka adalah para revolusioner “profesional”._Mirip dengan para komunis sayap kiri juga mencari pembenaran lewat “usulan-usulan” untuk mendukung pemilihan suara bagi para politisi “progresif” yang cepat atau lambat akan menjual suara-suara yang mereka dapat demi kekuasaan dan uang atau kemudian malah menandatangani undang-undang yang akan menindas para pemberi suaranya. Semua orang yang menyempatkan diri untuk bekerja pada grup-grup non profit yang memiliki “tujuan” pasti pernah memiliki pengalaman akan hal-hal seperti yang dituliskan diatas. Tentu tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal baik yang berhasil dilakukan “demokrat-demokrat kiri” akan tetapi para Anarkis melihat yang mereka lakukan hanyalah dibagian kulit luarnya saja dan bukan perubahan yang sebenarnya. Kritik paling mendasar bagi “politik sayap kiri” yang masuk dalam Sistem Politik Borjuasi adalah bagaimana bagusnyapun proposal akan perkembangan mereka cenderung menginginkan perubahan dengan menjadi bagian dari sistem yang korup dan destruktif..sedangkan para Anarkis hanya tertarik pada PERUBAHAN TOTAL.

*)Dikutip dari berbagai sumber
Right to Copy..dipersilahkan utk memperbanyak atau mengedarkannya secara luas.

Anarchy – Ideologi yang tersingkirkan (IV)

Setelah pada bagian terdahulu (seri ke-3) kita melihat beberapa perbedaan sudut pandang; yang memaparkan bagaimana Kaum Marxist memandang Periode Transisi, bagaimana Anarchist dan Marxist memandang Partai Politik dan pandangan keduanya tentang Kekerasan dan Revolusi. Pada bagian kali ini baiknya kita mencoba untuk melihat beberapa perbedaan lainnya, yaitu tentang Argumen-argumen yang di gunakan kedua ideologi tersebut seputar Isu Kelas dan Argumen-argumen seputar Metode Materialisme Historis serta mengulas sedikit tentang Determinisme. Ini penting untuk melihat cara pikir dan landasan gerak kaum anarkis yang dalam beberapa hal lebih maju dari para penganut marxisme.

Argumen-Argumen Seputar Isu Kelas

Analisa-analisa kelas baik dari kaum Marxis ataupun Anarkis berdasarkan pada ide bahwa masyarakat terbagi ke dalam berbagai macam "kelas-kelas" yang berbeda, masing-masing memiliki kepentingan yang juga berbeda tergantung pada kondisi materialnya. Kelas-kelas tersebut juga berbeda, bagaimanapun juga, dalam soal di mana mereka menarik garis pemisah di antara mereka.

Bagi kaum Marxis, dua kelas yang paling relevan adalah "borjuis" (pemilik alat produksi dan tidak bekerja) dan proletariat (mereka yang tak memiliki alat produksi dan harus bekerja oleh karenanya). Marx percaya bahwa kondisi-kondisi pekerja industri yang unik serta menyejarah akan mendorong mereka untuk mengorganisir diri mereka bersama-sama untuk kemudian mengambil alih peran negara dan alat-alat produksinya dari kelas borjuis, mengkolektivisasinya, serta menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas yang diselenggarakan oleh para proletariat sendiri. Mayoritas para Marxis, merujuk pada analisa-analisa Karl Marx sendiri, dan dalam beberapa kesempatan mengesampingkan para petani, pemilik alat produksi kecil "borjuis kecil" dan lumpen proletariat—level terendah dari proletariat, yang biasanya menganggur, miskin, tidak memiliki kemampuan kerja, kriminal dan karakteristik mereka yang paling sering ditemui adalah ketiadaan kesadaran kelas—sebagai kelompok-kelompok yang tak akan mampu menciptakan revolusi.

Analisa kelas kaum anarkis telah mendahului Marxisme dan berkontradiksi dengannya. Kaum anarkis berargumen bahwa bukanlah kelas penguasa secara keseluruhan yang sesungguhnya mengatur jalannya negara, melainkan sekelompok minoritas yang menjadi bagian di dalam kelas penguasa (yang dengan demikian juga mempertahankan kepentingannya), memiliki fokus-fokus mereka sendiri, di antaranya yaitu mempertahankan kekuasaan. Sekelompok minoritas revolusioner yang mengambil alih kekuasaan negara dan memaksakan keinginannya pada rakyat berarti juga tidak berbeda dengan otoritarianisme sekelompok kecil penguasa dalam sistem kapitalisme, yang tentu juga akan segera bertransformasi menjadi sebuah kelas penguasa baru (misal kediktatoran proletariat). Hal ini telah diprediksikan oleh Bakunin jauh sebelum revolusi Oktober di Russia terjadi. Selain itu, para anarkis juga melihat bahwa sebuah revolusi yang sukses tak akan pernah dapat lepas dari dukungan para petani, dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan redistribusi lahan di antara para petani tak bertanah. Dengan demikian jelas bahwa kaum anarkis menolak kepemilikan tanah oleh negara, serta mereka menganggap bahwa kolektivisasi sukarela jauh lebih efisien dan layak didukung (berdasarkan pada kasus perang sipil Spanyol 1936 di mana para anarkis mempopulerkan kolektivisasi lahan, sementara mereka yang sebelumnya telah memiliki lahan sendiri diperbolehkan untuk tetap memilikinya tetapi dilarang menyewa tenaga kerja untuk mengolah lahan tersebut).

Beberapa anarkis modern (khususnya para pendukung parekon—ekonomi partisipatif) berargumen bahwa kini terdapat tiga kelas yang relevan bagi sebuah perubahan sosial, bukan hanya dua. Secara kasar, mereka adalah kelas pekerja (termasuk di dalamnya setiap orang yang menggunakan tenaga kerjanya dalam memproduksi atau mendistribusikan produk termasuk mereka dalam industri jasa), kelas koordinator (mereka yang pekerjaannya adalah mengkoordinasikan dan memanajemeni para pekerja) dan kaum elit atau kelas pemilik (yang mana pendapatannya diambil atas kemakmuran dan sumber daya). Para anarkis menyatakan dengan tegas bahwa Marxisme telah gagal dan akan selalu gagal, karena ia menciptakan sebuah kediktatoran melalui kelas-kelas koordinator dan karenanya juga "kediktatoran proletariat" secara logis menjadi tak mungkin.

Perbedaan-perbedaan inti tersebut kemudian memunculkan fakta bahwa para anarkis tidak membeda-bedakan petani, lumpen dan proletariat, melainkan mereka mendefinisikan bahwa mereka yang harus bekerja untuk bertahan hidup adalah kelas pekerja (walaupun terdapat berbagai perbedaan politik dari berbagai sektor sosial yang berbeda dalam kelas pekerja).

Selanjutnya, analisa kelas Marxian memiliki konsekuensi tentang bagaimana kaum Marxis memandang gerakan-gerakan pembebasan seperti gerakan perempuan, gerakan masyarakat adat, gerakan minoritas etnis dan gerakan homoseksual. Kaum Marxis mendukung beberapa gerakan pembebasan, tidak hanya karena gerakan tersebut memang harus didukung atas tuntutan dan programnya, melainkan karena gerakan-gerakan tersebut dibutuhkan bagi sebuah revolusi kelas pekerja yang tak akan dapat berhasil tanpa persatuan. Bagaimanapun juga, kaum Marxis percaya bahwa seluruh upaya rakyat yang tertindas dalam membebaskan dirinya sendiri akan gagal kecuali mereka mengorganisir diri dalam garis kelasnya, karena para borjuis yang terdapat dalam setiap gerakan tersebut dalam titik tertentu akan mengkhianati perjuangan, dan di bawah kapitalisme, kekuasaan sosial terpusat pada siapa yang menguasai alat produksi.

Para Anarkis mengkritisi kaum Marxis karena terlalu memberi prioritas pada perjuangan kelas. Mereka menjelaskan bahwa perubahan arah sejarah, perjuangan antara mereka yang tertindas dan menindas, beroperasi dengan dinamikanya sendiri. Para anarkis melihat gerakan pembebasan rakyat tertindas secara fundamental dapat dilegitimasi, tak peduli apakah itu gerakan proletariat, gerakan petani, atau apapun, tanpa merasa perlu untuk mengkotak-kotakkan mereka dalam sebuah skema gerakan khusus bagi revolusi. Walaupun demikian, banyak juga anarkis yang percaya bahwa perjuangan isu tunggal hanya akan membatasi ruang pandang dan gerak, dan karenanya harus selalu melihat sebuah perjuangan dalam kerangka perjuangan yang lebih besar (sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Marxis).

Argumen-Argumen Seputar Metoda Materialisme Historis

Marxisme menggunakan sebuah bentuk analisa perkembangan masyarakat manusia yang disebut "materialisme historis". Analisa ini menempatkan ide bahwa manusia hidup dalam sebuah dunia material yang terdeterminasi, dan aksi untuk mengubah dunia terdapat dalam batas-batas apa yang memang dapat dicapai sesuai dengan alur kesejarahan. Secara lebih spesifik, relasi produksi yang menjadi basis fundamental sistem ekonomi adalah alat penentu gerak sejarah. Yang menggaris bawahi proses tersebut adalah adanya ide tentang kontradiksi dan pertentangan antar kelas yang secara alamiah membentuk serta menggerakkan kemajuan sosial.

Marx mengambil formulasi materialisme historis ini dari sistem filsafat dialektika Hegel. Metoda ini bekerja melalui asumsi bahwa setiap fenomena alam hanya dapat didefinisikan dengan cara mengkontraskannya dengan fenomena lain. Marx dan Engels berargumen bahwa metoda tersebut dapat diaplikasikan pada masyarakat manusia dalam bentuk materialisme historis, sehingga kelas-kelas masyarakat yang ada dapat dipelajari dengan menggunakan kontradiksinya, misalnya, karakteristik majikan hanya dapat dipahami apabila dikontraskan dengan karakteristik pekerja.

Sementara mayoritas para anarkis, menggunakan berbagai macam alat analisa sosial, walaupun sebagian anarkis lain melihat materialisme historis ini sangat efektif untuk digunakan sebagai pisau analisa mereka dan melihatnya sebagai sebuah titik pemersatu dalam sebuah perjuangan kelas. Mayoritas anarkis, bahkan juga menganggap bahwa materialisme historis adalah sebuah "ilmu palsu" yang tak dapat dibuktikan secara universal. Mereka juga menganggap bahwa metoda ini hanya akan mendehumanisasikan analisa-analisa sosial politik dan jelas karenanya menjadi tidak layak digunakan sebagai sebuah metodologi universal.

Determinisme

Sebuah interpretasi yang simpel dari materialisme historis menyatakan bahwa apabila memang Marxisme benar tentang kelas-kelas yang saling berkontradiksi di bawah beroperasinya sistem kapitalisme, maka sebuah revolusi kelas pekerja tak akan terelakkan lagi. Beberapa Marxis, khususnya mereka para pemimpin Internasional Kedua, meyakini hal ini. Bagaimanapun juga, tingkat di mana revolusi harus dilakukan oleh mereka yang telah sadar akan posisi kelasnya, menjadi sebuah perdebatan tersendiri di kalangan kaum Marxis, yang mana sebagian berpendapat bahwa pernyataan Karl Marx yang terkenal, "Aku bukan seorang Marxis", adalah sebuah penolakan konsep determinisme. Perdebatan ini diperdalam dengan terjadinya Perang Dunia I, saat partai-partai sosial demokrat dari Internasional Kedua mendukung upaya-upaya negara untuk terlibat di dalam perang. Sementara di sisi lain, para Marxis yang menjadi oposisi perang, seperti Rosa Luxemburg, menyalahkan Internasional Kedua sebagai sebuah "pengkhianatan" atas doktrin sosialisme yang pada gilirannya dianggap hanya berupaya untuk mereformasi negara kapitalis.

Mayoritas anarkis menolak metoda dialektika historis materialis, para anarkis tersebut juga tidak memiliki klaim tentang bagaimana sebuah revolusi akan terjadi. Kaum Anarkis melihat bahwa revolusi dapat terjadi hanya apabila memang masyarakat menghendakinya.

Anarchy – Ideologi yang tersingkirkan (III)

Pada kali ini aku coba mensarikan beberapa literatur tentang perbedaan pandangan antara Anarchist dan Marxist, karena kadang emang susah dibedakan secara awam perbedaan ideologi kedua paham ini. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan menjadi bahan perbandingan antara kedua ideologi tersebut, yaitu : Bagaimana Kaum Marxist memandang Periode Transisi, Bagaimana Anarchist dan Marxist memandang Partai Politik dan pandangan keduanya tentang Kekerasan dan Revolusi.

Perbedaan Anarchist dengan Marxist

Beberapa faktor perbedaan antar Anarchist dengan Marxist dapat dilihat dari hal-hal tersebut dibawah., dimana ini sudut pandang Anarchist disini diambil dari sudut pandang Bakunin sebagai salah satu tokoh besar Anarchy. Dan berhadapan dengan sudut pandang Karl Marx sebagai “Bapak ideologi Marxist.”

Berikut beberapa perbedaan pandangan-pandang kedua ideology tersebut :

1. Marxist percaya pada pembentukan “People State” atau “Negara Kelas Pekerja”, sedangkan Anarchist percaya pada penghapusan/penghilangan sebuah negara

2. Anarchist berpandangan bahwa dalam masyarakat, pengambilan keputusan harus melibatkan semua orang yg hidup dlm lingkup masyarakat tersebut; Marxist “mengandalkan” sistem perwakilan yang disebut dengan “Kediktatoran Proletariat”

3. Marx seorang “economic determinist”; sementara Bakunin menekankan faktor hubungan psikologis dalam sebuah Revolusi. Marxisme adalah perjalanan “ego dari sebuah intelektual” yg mencoba untuk mencocokan segala geraknya dalam “theory of Byzantine complexity” – Dialektika materialisme – dan sebagian besar ditujukan untuk membuat segalanya mungkin untuk para pemimpin kaum marxist mengendalikan, memegang kontrol atas gerakkan yg dilakukan.

4. Penganut paham anarkhi percaya bahwa sebuah organisasi revolusioner harus terbuka, egaliter dan sepenuhnya demokratis. Penganut paham marxist pada sisi lain mendukung sistem hirarkis, kepemimpinan berjenjang, yang secara nyata di jalankan oleh “vanguard Party” dan dekokrasi sentralistik.

5. Awal dari perselisihan pendapat antara faksi yang dipimpin Marx dan faksi yang dipimpin oleh Bakunin pada International Pertama adalah pandangan tentang “Authoritarianisme”; Marx dan Bakunin di keluarkan dari International Pertama karena Bakunin beroposisi atas Rezim Marx yg diktatorial, Rezim International yg tersentalisi.

6. Marxisme adalah “Authoritarian” sedangkan Anarkhisme adalah “Libertarian”

Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor pembeda antara Anarkhisme dengan marxisme. Yang patut dipahami adalah bahwa Anarkisme dan Marxisme adalah dua filsafat politik yang berbeda. Walau pada titik tertentu terdapat berbagai kemiripan antara metodologi dan ideologi yang dikembangkan, bahkan sejarah keduanya saling beririsan. Keduanya berbagi tujuan-tujuan jangka panjang yang serupa (komunisme tanpa negara), musuh politik yang sama (konservatif dan elemen-elemen sayap kanan), melawan target-target struktural yang sama (kapitalisme dan pemerintahan yang eksis saat ini). Banyak Marxis telah turut berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam revolusi-revolusi anarkis, dan banyak anarkis yang juga berlaku demikian dalam revolusi-revolusi Marxis. Tetapi bagaimanapun juga, anarkisme dan Marxisme tetap menyimpan saling ketidaksetujuan yang kuat atas beberapa isu, termasuk di dalamnya peran alamiah negara, struktur kelas dalam masyarakat dan metoda materialisme historis. Dan selain bentuk kerjasama, terjadi juga konflik-konflik berdarah antara para anarkis dan Marxis, seperti yang terjadi dalam represi-represi yang dijalankan oleh para pendukung Uni Soviet melawan para anarkis.

Teori tentang negara menentukan secara langsung pertanyaan praksis tentang bagaimana transisi menuju masyarakat tanpa negara yang diidam-idamkan baik oleh para anarkis maupun Marxis tersebut mengambil bentuknya.

Kaum Marxis percaya bahwa sebuah transisi yang berhasil menuju komunisme, yang jelas berarti masyarakat tanpa negara, akan membutuhkan sebuah represi atas para kapitalis yang apabila dibiarkan tentu akan membangun kembali kekuatannya, dan akan dibutuhkan juga eksistensi negara dalam sebuah bentuk yang dikontrol oleh para pekerjanya. Kaum anarkis menentang "negara pekerja" yang diadvokasikan oleh para Marxis sebagai sesuatu yang tidak logis karena begitu sebuah kelompok mulai memerintah melalui aparatus negara, maka mereka akan berhenti menjadi pekerja (apabila sebelumnya mereka adalah pekerja) dan dengan demikian akan segera mereka bertransformasi menjadi penindas baru. Kaum anarkis mendukung argumen mereka dengan merujuk pada Uni Soviet yang berkarakter anti demokrasi serta berbagai negara "Marxis" lain, sementara para Marxis mendukung argumen mereka dengan merujuk pada kehancuran revolusi-revolusi yang dipimpin para anarkis sebagaimana dalam Revolusi Meksiko 1910 dan Perang Sipil Spanyol.

Kalau kita liat lebih jauh, maka akan didapat garis tegas perbedaan antara keduanya dimana, Kaum Anarkis berusaha untuk "menghancurkan" negara yang eksis saat ini, serta segera menggantikannya dengan konsil-konsil pekerja, sindikat-sindikat atau berbagai metoda organisasional yang desentralis dan non-hirarkis. Kaum Marxis secara kontras, justru berusaha "merebut kekuasaan", yang berarti secara gradual mengambil alih negara borjuis yang eksis saat ini, atau menghancurkan negara yang eksis saat ini melalui sebuah revolusi dan menggantinya dengan sebuah negara baru yang tersentralisir (Leninisme, Trotskyisme, Maoisme) atau melalui sebuah sistem konsil pekerja (Komunisme Konsilis, Marxisme Otonomis).

Partai Politik

Isu perebutan negara mengarah pada isu tentang keberadaan partai politik, yang juga memisahkan jalan antara Kaum Anarkis dan Marxis. Kebanyakan kaum Marxis melihat partai politik sebagai sesuatu yang berguna atau bahkan dibutuhkan untuk merebut kekuasaan negara, semenjak mereka kebanyakan melihat bahwa sebuah upaya yang terkoordinasi dan tersentralisirlah yang akan mampu mengalahkan kelas kapitalis dan negara, serta memapankan sebuah badan koordinasi yang mampu mempertahankan revolusi. Partai politik juga menjadi sentral perjuangan semenjak mayoritas kaum Marxis percaya bahwa kesadaran kelas harus disuntikkan ke dalam kelas pekerja, yang seringkali harus dilakukan oleh mereka yang berada di luar kelas tersebut. Tapi bagaimanapun juga, kaum Marxis saling berbeda pendapat tentang apakah sebuah partai revolusioner harus turut serta dalam sebuah pemilu borjuis atau tidak, peran apa yang harus dijalankan pasca revolusi, dan bagaimana ia harus diorganisir. Di sisi lain, para anarkis umumnya menolak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menolak membentuk sebuah partai politik, semenjak mereka melihat struktur organisasinya yang hirarkis sebagai sebuah kedenderungan otoritarian dan menindas, walaupun toh kebanyakan kaum anarkis juga tak mampu menjawab tentang bagaimana sebuah kesadaran revolusioner dapat dibangkitkan tanpa keberadaan kekuatan kelompok-kelompok pelopor, yang bagi kaum Marxis terwujud melalui partai politik. Bagaimanapun juga perdebatan dan berbagai perbedaan saling berhadap-hadapan, banyak dari mereka, para Anarkis, mengorganisir secara politis berdasarkan pada sistem demokrasi langsung dan federalisme dalam upayanya untuk berpartisipasi secara lebih efektif di tengah perjuangan popular dan mendorong rakyat menuju revolusi sosial (dengan memberikan contoh).

Kekerasan dan Revolusi

Pertanyaan praksis lainnya yang berhubungan dekat dengan teori negara adalah kapan dan sebesar apa kekerasan dapat diterima dalam upayanya untuk meraih kemenangan dalam sebuah revolusi. Para anarkis berargumen bahwa seluruh bentuk negara adalah sesuatu yang tak dapat dilegitimasi lagi karena semuanya bergantung pada kekerasan yang sistematis, dan sementara sebagian dari para anarkis dapat membenarkan saat kekerasan berskala kecil atau pembunuhan terarah atas elit-elit dilakukan berdasarkan atas kebutuhan dalam beberapa kasus (misalnya kampanye "Propaganda by the Deeds"), kekerasan massal melawan rakyat biasa—sebagaimana yang dipraktekkan oleh Lenin dan Trotsky dalam menumpas pemberontakan Kronstadt dan Makhnovis, oleh Stalin dalam "Pembersihan Besar-Besaran" atau oleh Mao selama "Revolusi Kultural", tak akan pernah dapat diterima dan dibenarkan. Kebanyakan kaum Marxis berargumen bahwa kekerasan berskala besar dapat dibenarkan dan dengan demikian "perang keadilan" adalah sesuatu yang mungkin, setidaknya dalam lingkup terbatas dari pertahanan diri secara kolektif, misalnya dalam melawan sebuah kudeta atau invasi imperialis. Beberapa lainnya (khususnya para Stalinis) berargumen lebih jauh, bahwa tujuan dapat menghalalkan cara, sehingga dalam teorinya, sejumlah apapun kekerasan dan pertumpahan darah akan dapat dibenarkan dalam upayanya untuk menuju komunisme.